Krisis Identitas dan Krisis Moralitas Para Wakil Rakyat

Krisis Identitas dan Krisis Moralitas Para Wakil Rakyat 

oleh : Slamet Rianto, Mahasiswa

Tulungagung 4 November 2019 - Negara yang menganut sistem pemerintahan karya tesis maupun antitesis bahkan sintesis manusia atau identik dengan sekulerisme yang nanti afiliasinya menjurus pada materialisme, apakah masih relevan? digunakan dalam kehidupan masyarakat bernegara seperti negara Indonesia seperti saat ini. Yang krisis identitas dan krisis moralitas sangat nampak dipermukaan masyarakat. Moralitas maupun identitas yang sebenarnya permasalahan individual sekarang justifikasi tersebut sudah menjurus menjadi permasalahan kolektif dipermukaan masyarakat.

Fenomena krisis identitas dan krisis moralitas secara kolektif ini terjadi didalam struktural pemerintah, sebuah negara yang menganut sistem pemerintahan demokratis yang identik dengan representasi perwakilan rakyat maupun parlementer yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang secara kemajuan negara Indonesia masuk dalam negara berkembang dalam sektor apapun terutama pemasukan perkapital ekspor impor maupun kesejahteraan rakyatnya terkait penghasilan perkapital, tetapi dalam sektor identitas maupun moralitas masyarakat Indonesia bisa diidentikkan sangat rendah, seperti contohnya fenomena korupsi kolektif yang dilakukan para teknokrat birokrasi pemerintahan negara maupun kegiatan nepotisme, kolusi dan korupsi yang sebagainya diatur secara terstruktur sistematis dan masif yang dilakukan oleh para personal yang oportunistik maupun komunal secara kolektif dan masih banyak lainnya.

Kejadian krisis identitas dan moralitas yang marak dilakukan oleh perwakilan rakyat di birokrasi pembuat kebijakan seperti sektor pendidikan, kesehatan bahkan pangan ini sangat memilukan, birokrasi teknokrat sebagai representasi suara rakyat dan gambaran tolak ukur dari identitas dan moralitas masyarakat Indonesia, malah melakukan perilaku dan etika yang sangat memalukan, kejadian ini sempat tergambar di birokrasi pemerintahan daerah kabupaten Tulungagung lebih lagi kejadian itu bukan dilakukan oleh tenaga pemerintah seperti pegawai negeri sipil biasa melainkan oleh lembaga perwakilan rakyat sekaligus penyambung lidah masyarakat yaitu lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung (DPRD), yang bertepatan pada hari senin tanggal 4 November 2019 pagi hari jam 08.30 WIB yang bertepat di halaman kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tulungagung atau lebih tepatnya di sisi sebelah timur Alun-alun Kabupaten Tulungagung. Momen yang mengambarkan krisis identitas dan moralitas anggota DPRD Kabupaten Tulungagung ini bukan dilakukan dalam kegiatan parlementer maupun kegiatan persidangan yang biasa mereka lakukan. Melainkan kejadian tersebut terjadi saat halaman kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tulungagung yang biasanya digunakan kegiatan aktivitas akademik atau kegiatan olahraga yang biasanya digunakan oleh beberapa lembaga sekolah seperti Taman kanak-kanak (TK) maupun Sekolah Dasar (SD) dan juga Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang ada disekitar kantor DPRD kejadian pengusiran kegiatan pembelajaran akademik mata pelajaran olahraga tersebut. Kejadian tersebut tidak dilakukan langsung melainkan yang sebelumnya dilakukan dengan peringatan terus dilanjutkan dengan kejadian sengaja pihak kantor maupun angota DPRD secara langsung mengusir kegiatan akademik olahraga yang dilakukan oleh salah satu lembaga sekolah dasar swasta di kabupaten Tulungagung tersebut. Kejadian tersebut secara tidak langsung memukul moralitas dan psikologi anak-anak sekolah dasar yang saat itu sedang melakukan olahraga permainan bola kasti. Di lapangan kantor Dewan Perwakilan Rakyat yang hampir setiap harinya kegiatan tersebut beberapa sekolah melakukan kegiatan pengajaran pendidikan kebugaran jasmani. Secara tidak langsung maupun secara langsung angota parlemen yang dulu dipilih oleh masyarakat kabupaten Tulungagung untuk membuat rumusan kebijakan disegala sektor di kabupaten Tulungagung tidak terkecuali sektor pendidikan, malah secara langsung mereka tidak mengambarkan kegiatan edukasi sama sekali terkait perkembangan sektor pendidikan di kabupaten Tulungagung gambaran tersebut tergambarkan saat kejadian pengusiran kegiatan akademik olahraga oleh salah satu lembaga pendidikan sekolah dasar oleh aparat DPRD maupun langsung oleh angota DPRD tersebut maka dengan kejadian tersebut DPRD Kabupaten Tulungagung mencabut akar slogan pemerintah yang dibuat oleh Presiden terpilih yaitu dengan slogan SDM MAJU INDONESIA HEBAT dengan kejadian pengusiran kejadian akademik tersebut secara langsung mencabut intelektual dari akarnya yaitu calon para penerus bangsa yaitu pelajar dijenjang sekolah dasar.

Tontonan dan perilaku memilukan sekaligus memalukan terkait identitas dan moralitas sebagai perwakilan rakyat di parlemen tersebut sudah sangat menciderai nama lembaga DPRD sebagai lembaga rakyat dan perwakilan rakyat, malah melakukan kegiatan tersebut diruang terbuka seperti diruang publik saat proses akademik, kalah boleh menyadarkan penulis berusaha mengingatkan bahwa gedung DPRD Kabupaten Tulungagung tersebut adalah rumah rakyat bukan rumah segelintir angota DPRD yang mewakili suara partai mereka bukan suara rakyat, biar penipuan yang selalu diucapkan seperti selogan DPR perwakilan rakyat, DPR penyambung lidah masyarakat itu semuanya adalah doktrinisasi dan pembohongan yang terencana terstruktur, sistematis dan masif oleh angota pemerintah tidak terkecuali angota DPRD yang disepakati secara kolektif oleh mereka untuk mengukuhkan legitimasi lembaga dan setiap angota mereka.

Penulis berusaha menyakinkan diri bahwa perkembangan dinamika masyarakat khususnya terkait menyikapi birokrasi pemerintahan yang mengatasnamakan perwakilan rakyat di parlemen maupun ditatanan pemerintah manapun adalah bentuk pembodohan di zaman sekarang. Anggota parlemen itu ada membawa kepentingan partai bukan kepentingan rakyat karena mereka hadir dari perwakilan partai dan secara massa mereka hadir dengan mencuri suara rakyat dan berkerja kelak hanya untuk merampok rakyat, maka dizaman sekarang masyarakat yang masih percaya pada partai politik adalah sebuah penghinaan akal intelektual dan penghambaan pada krisis intelektual dan bentuk kerancuan dalam berfikir.

Hegemoni birokrasi pemerintahan yang terus dilakukan untuk mencuci pikiran, dan berusaha menyakinkan kebohongan agar menjadi kebenaran sebenar benarnya diruang-ruang publik dan dampaknya mereka agar dipercaya oleh rakyatnya, sebenarnya adalah bentuk pembodohan yang dampak yang mereka rencanakan untuk melakukan pemerasan dan penindasan yang kelak akan berfungsi untuk memperkaya dan mempertahankan status quo mereka dan melegalkan sekaligus memberikan legitimasi perampokan yang dimiliki oleh negara maupun masyarakat negara tersebut. Pemerintah hadir bukan untuk menertibkan masyarakat ya melainkan mereka hadir untuk menakut-nakuti dan meneror agar pemerintah dengan bebas dapat merampok untuk memperkaya diri mereka secara kepentingan oportunistik maupun kepentingan kekayakan kelompok mereka yaitu partai politik.

Karena negara dengan segala isinya yaitu eksekutif legislatif maupun yudikatif dan semua tatanan pemerintahan hadir hanya untuk me-formalkan dan mendapatkan legitimasi dari masyarakat agar perampokan dan pemerasan mereka kelihatan legal dan kelihatan untuk kepentingan rakyat padahal mereka bekerja bukan dengan iklas malainkan dengan upah yang mereka ambil dengan paksa secara perampokan dan pemerasan di masyarakat untuk kepentingan kelompok oligarki mereka sendiri.


AYO BANGKIT DAN LAWAN KALAU PERLU TABRAK!!!